Komisi X DPR RI menilai penyerapan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa pendidikan dasar dan menengah maupun Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pada 2022 cukup baik. Kebijakan dari Kemendikbudristek ini dirasakan dampaknya bagi perluasan akses pendidikan di masyarakat.
Kebijakan program bantuan sosial (bansos) pendidikan ini merupakan prioritas nasional. Melalui peningkatan akses layanan pendidikan yang mencakup rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, tingkat penyelesaian pendidikan SD/sederajat dan SMP/sederajat, serta APK SMA/sederajat dan peningkatan partisipasi pendidikan pada kelompok pendapatan terendah, khususnya untuk SMA/sederajat dan perguruan tinggi.
Dilansir dari laman Indonesia.go.id, tercatat sebanyak 17.953.268 siswa mendapat bantuan PIP pada 2022 dan sebanyak 780.014 mahasiswa mendapat bantuan KIP Kuliah. Lalu, 8.245 mahasiswa mendapat bantuan program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK). Terkait dengan pembiayaan pendidikan sebanyak 10.648 siswa menerima bantuan program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) sejak 2020 hingga 2022.
Pun demikian, jumlah realisasi belanja Bansos Kemendikbudristek tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan pada 2021, yakni Rp19,4 triliun, sedangkan di 2022 sebesar Rp19,5 triliun.
Oleh karena itu, saat pengesahan pagu anggaran Kemendikbudristek 2024, Komisi X DPR RI mendorong penyerapan PIP, KIP-K, dan Program Merdeka Belajar maupun tunjangan guru diprioritaskan untuk peningkatan kualitas pemerataan pendidikan nasional. Komisi X DPR RI pada Rabu (13/9/2023) mengesahkan pagu anggaran Kemendikbudristek T.A 2024 sebesar Rp98,9 triliun.
Jumlah tersebut merujuk pada penyesuaian hasil Rapat Panitia Kerja (Panja) Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat (Panja BPP) Rancangan Undang-Undang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belana Negara Tahun Anggaran 2024 (RUU RAPBN TA 2024). Pagu anggaran Kemendikbudristek yang telah disahkan ini meningkat dari pengajuan sebelumnya yakni Rp97 triliun.
Peningkatan anggaran sebesar Rp1 triliun adalah untuk belanja pegawai, dengan rincian, yaitu Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) Non-PNS sebesar Rp454 miliar; Tunjangan Profesi Dosen (TPD) dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB) Non-PNS sebesar Rp210 miliar; dan Gaji Pokok dan Tunjangan melekat PNS Kemendikbudristek sebesar Rp620 miliar.
“Kepercayaan kepada Kemendikbudristek untuk mengelola anggaran pendidikan yang lebih besar, tentunya akan sangat berdampak pada penguatan program-program prioritas dalam memastikan layanan pendidikan, pemajuan kebudayaan, riset dan teknologi secara lebih berkualitas,” ujar Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di Ruang Sidang Komisi X DPR RI, di Jakarta.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, selaku pimpinan sidang, menyampaikan harapannya agar kinerja Kemendikbudristek semakin meningkat lebih efektif dan efisien dengan disahkannya pagu anggaran sebesar Rp98 triliun tersebut. Adapun dari pagu anggaran 2024 dialokasikan untuk pendanaan wajib antara lain Program Indonesia Pintar yang menyasar 18,5 juta siswa dengan nilai anggaran Rp13,4 triliun; Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang menyasar 964.946 mahasiswa dengan nilai anggaran Rp13,9 triliun; dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Pendidikan Vokasi yang menyasar 125 lembaga dengan nilai anggaran Rp7,2 triliun.
Berikutnya, untuk program prioritas lainnya yakni sebesar Rp23,44 triliun mencakup biaya pengembangan untuk Platform Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, Pendampingan Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, SMK Pusat Keunggulan, Pendidikan Karakter, Program Literasi Bahasa dan Kesastraan, serta mendukung tugas dan fungsi, reformasi birokrasi, dan tata kelola.
Menteri Nadiem mengatakan bahwa berbagai masukan dari Komisi X di antaranya tentang akselerasi PIP akan menjadi fokus anggaran Kemendikbudristek ke depan. Ditambah, pada 2024, menurut Nadiem, menjadi kesempatan emas untuk mengakselerasi berbagai program layanan pendidikan termasuk peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran.
“Tahun 2024 menjadi kesempatan emas untuk mengakselerasi semua program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak. Selain itu, kami memastikan hampir 100% sekolah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka,” jelas Mendikbudristek.
Khusus untuk jenjang pendidikan tinggi, Kemendikbudristek akan fokus untuk mendorong implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam berbagai bentuk. “Ke depan kita akan ekspansi besar-besaran untuk MBKM. Dari sisi pendanaan, kami juga mendorong agar perguruan tinggi melaksanakan kemitraan dengan industri guna meningkatkan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU). Kemudian dari aspek riset juga kami dukung termasuk peningkatan sarana dan prasarana untuk perguruan tinggi,” ujar Menteri Nadiem.
Secara garis besar pada 2024, Kemendikbudristek telah menerapkan program prioritas nasional, yaitu terkait digitalisasi pendidikan, sekolah dan guru penggerak, penerapan kurikulum merdeka, program literasi, akreditasi dan asesmen, vokasi, kebahasaan, riset dan teknologi serta pemajuan kebudayaan.
(Foto/Gambar: Ilustrasi tunjangan guru/Kalbar satu)
